permentan tentang penyuluh pertanian. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BadanSebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT. permentan tentang penyuluh pertanian

170/J/11/11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompoktani dilakukan, mengingat sudah kurang relevan terhadap pencapaian program pembangunan pertanian, yaitu. Menimbang: bahwa ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/. dalam. Menyediakan informasi/materi pertanian, data penyuluh pertanian dan data kelembagaan petani dan usaha tani yang dibutuhkan penyuluh, pengambil kebijakan, pelaku utama, pelaku usaha dan masyarakat pertanian sesuai kebutuhan dan spesifik lokalita; 2. 7. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 10. swadaya atau swasta merupakan amanat Undang-Undang. Demikian informasi tentang Peraturan Menteri Pertanian Permentan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022. E. Dengan demikian sikap responden tentang penanganan penyakit bloat pada kambing setelah penyuluhan adalah : Jika digambarkan dengan garis continuum adalah sebagai berikut : 2. INFO TERKINI. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2007 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya; 21. Mengetahui kinerja Penyuluh Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; SALINAN - 2 - Mengingat : 1. Bukti keanggotaan P4S dalam salah satu FK P4S. 140/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN PADA PETANI HORTIKULTURA DI KECAMATAN LIMBOTO Nur Mia Rahma Lahidjun*)1); Asda Rauf 2) Yanti Saleh 3). Semoga informasi ini bermanfaat. Ditetapkan pada 17 Juli 2023 . 140/1/2011 ttg Pedoman Pembinaan THL TBPP; • Permentan No. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT. 210/. 7. 140/10/2009: 3: Pengawas Benih Tanaman (PBT)Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. 010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas. PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2020 ditetapkan dengan pertimbangan yaitu :. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian atau Permentan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian, yang dimaksud Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat SMIPP adalah sistem Data dan Informasi penyuluhan pertanian berbasis web yang terhubung. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BPP mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. Dokumen Peraturan : Permentan No. INFO TERKINI. penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; Mengingat : 1. PERMENTAN No 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian dapat di download pada tombol lampiran. bahwa untuk pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, menjamin objektivitas, kualitas, transparansi, dan tertib administrasi kepegawaian perlu pengaturan teknis. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatJABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh. 140/1/2007; 20. Lampiran : PERMENTAN NO 67 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI _2016. Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan memiliki semangat partisipatif dengan mendorong keterlibatan masyarakat untuk ikut di dalam proses pemberdayaanDengan tersusunya Programa Penyuluhan Pertanian Tahun 2021 akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyuluhan Pertanian di Kec. Indonesia, Kementerian Pertanian. dapat di download pada link dibawah ini Peraturan Perundang-undangan. tentang tugas. 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta; b. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);. Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penguatan Hubungan Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian 220726_-_RANCANG. UPAYA PENGUATAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN. 2009. Seleksi Persyaratan Umum dan Administrasi Seleksi persyaratan umum digunakan sebagai dasar untuk dapat atau tidaknya calon Penyuluh Pertanian Teladan dinilai selanjutnya. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman. 140/10/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1610); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UJI KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL. baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun. Buku ini berisikan tentang Peraturan Menteri Pertanian nomor 72/Permentan/OT. BPP merupakan kelembagaan pertanian terdepan di lapangan, di kecamatan, setiap BPP dibagi ke dalam wilayah-wilayah kerja penyuluh pertanian. 140/7/2009 TANGGAL : 24 Juli 2009 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DAN. Peraturan Menteri Nomor 61/Permentan/ OT. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerjaperaturan presiden republik indonesia nomor 154 tahun 2014 tentang kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang. id: 7 hlm. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K). Kelompok Tani Sebagai Wahana Kerja SamaKebijakan Penyuluhan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM. U Badan/Pengarang: Indonesia. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. Pusat Penyuluhan Pertanian. 10. Penyuluh Pertanian Teladan disajikan pada Form 6 dan Form 7. 010/8. Penyuluh Pertanian kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit: 30 (tiga puluh) untuk Penyuluh Pertanian Ahli Madya. 210/ 11/2008 dan Nomor 23 A. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang. 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh. bahwa dalam proses pembelajaran bagi pelaku utama, pelaku usaha. E. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);. Dalam Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang dimaksud Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; •Permentan No. Menimbang, bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penyuluh. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Entitas: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Jenis: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. 3 8. Tata Cara Perhitungan : NPK = Total NEMPETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 5. LAMPIRAN. Permentan No. Permentan Nomor 02/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya. U. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. E. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT. Selain itu penyusunan RKTPP. Bentuk. 140/09/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;. Asosiasi adalah perkumpulan dari beberapa orang petani atau kelompoktani 5. 160/6/2009 tentang Pedoman Pendidikan danPenyuluh Pertanian Lapang Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang . PERMENTAN NO 67 TAHUN 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Selasa, 10 Jan 2017. Mempunyai kesempatan, kesediaan,kemauan, kemampuan dan perhatian untuk menyebarluaskan keahliannya kepada pelaku utama melalui kegiatan pertanian. Peraturan Kepala BPSDMP Tahun 2017 tentang Penumbuhan dan. TENTANG PEMBENTUKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. Download peraturan menteri no 03/permentan/sm. Permenpan No 02 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dapat di download dengan mengklik tombol lampiran. 26/Permentan/OT. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu disusun Programa. INFO TERKINI. 273/2007 tentang pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani bahwa pengembangan kelembagaan petani diarahkan pada peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan petani menjadi organesasi yang kuat dan mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Bersama Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT. Judul. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/ OT. 080. ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana. Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sarana pendukungnya Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukung 1. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala BadanSebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT. 08 Juli. Yeti Supriyati (PPL Desa Pasar Keong, Cibadak, Kaduagung Tengah) Hari / Tanggal : Kamis / 16 Januari 2020. Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT. Dasar hukum korporasi petani adalah Permentan nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. PERTIMBANGAN. 13 tahun 2010). 210 11 2008 DAN KEPALA BKN NO. 3. Undang Undang Koperasi Nomor : 25 tahun 1992 tentang perkoperasian; 2. Nomor Tambahan. Materi MSPP VOL 7 " Konservasi Air Tanah". 140/1/2011 ttg Pedoman Pembinaan THL TBPP; • Permentan No. PRA (Participatory Rural Apraisal), sebagaimana tercantum dalam Permentan No. meningkatkan kapasitas poktan dalam penyusunan rencana kegiatan usahatani; 3. Kementerian Pertanian: Nomor. bahwa Balai Penyuluhan merupakan tempat Satuan Administrasi Pangkal bagi Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang berperan mengkoordinasikan, mensinergikan, dan menyelaraskan kegiatan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan di wilayah kerja Balai; b. 210/ 11/2008 dan Nomor 23 A Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. "Di lapangan, para penyuluh dibebani (tugas) administrasi. Koordinator Balai Penyuluh Pertanian yang selanjutnya dapat disingkat Koordinator adalah bagian dari tenaga fungsional penyuluh pertanian, yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator Balai Penyuluh Pertanian. "Masih ada penyuluh yang seorang diri harus meng- cover 3 sampai 5. Â disini akan saya jelaskan beberapa perbedaan yang mendasar mengenai. Pada saat ini jumlah pengguna jasa atau Kelompoktani binaan sebanyak 121 kelompoktani tahun 2021 dengan jumlah anggota sebanyak 1673 orang dengan luas lahan 1137,9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang penyuluh pertanian, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu menyesuaikan pengaturan mengenai jabatan fungsional penyuluh pertanian dan angka kreditnya; ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;2023. Menghitung angka kredit jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian tidaklah terlalu rumit. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam. Sejak berlakunya Otonomi Daerah, UPT Badan Penyuluhan dan Pengembangan. Definisi: BN = Berita Negara. Indonesia, Kementerian Pertanian. 160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; 17. 1. Selasa,. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Metode Penilaian Penilaian calon Penyuluh Pertanian Teladan dilakukan dengan metode sebagai berikut: 1. Judul. 010/8/2015 tentang Organtsast dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 20. 200/1/2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN. Penyuluh sebagai fasilitator, yang senantiasa memberikan jalan keluar / kemudahan-kemudahan, baik dalam menyuluh / proses belajar mengajar, maupun. 020/5/2017 tentang. Peraturan Perundang-undangan. BANTU PENYULUH PERTANIAN TELADAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tipe Dokumen. 010/I/01/2022 tentang Penetapan Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Pada Satuan Kerja BPPSDMP NomorUndang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Mengingat : 1. 140/12/2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian. materi ngobras vol 7 . PERBERSAMA MENTAN NO. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pengangkatan dan penempatan penyuluh Pegawai Negeri Sipil disesuaikan denganpermentan no. The requested URL was rejected. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama pertanian yang berhasil dalam usahanya, dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan Pertanian Nomor 52/PERMENTAN/OT. 54 PERMENTAN OT. 4. Oleh :. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK. id – PERMENPAN Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya. 140/9/2013 TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 16 tahun 2006 tentang SP3K disebutkan bahwa penyuluhan diselenggarakan berasaskan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerja sama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan dan bertanggung gugat. Rabu, 24 Mar 2021. INFO TERKINI. 140/9/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan NonAparatur perlu ditinjau kembali; c. Tentang Kami Kontak. Selasa, 06. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT. 21 Tahun 2022 tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Jaminan Kesehatan Bagi Penyuluh Pertanian, Pendamping Program Pertanian, dan Pegawai Lainnya yang Diangkat Berdasarkan Kontrak pada Kementerian PertanianMengingat : 1. Pembangunan fisik lumbung. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022. Rata-rata kinerja penyuluh pertanian yang berstatus THL-TBPP di kabupaten Magelang, mempunyai nilai 73 berada dalam interval 61-75 berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 91/Permentan /OT. 140/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian9. Permentan. Dalam pertemuan ini dilaksanakan pemberian materi penyuluhan, musyawarah, diskusi 2. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL. penyusunan. 131/PERMENTAN/ OT. Menjadi acuan kerja bagi pembina di Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor, telah di bentuk unit pelaksana. Identifikasi Potensi wilayah dilaksanakan dengan metoda PRA (Participatory Rural Apraisal), sebagaimana tercantum dalam Permentan. Latar Belakang Sesuai amanat. Media penyuluhan pertanian dibuat berdasarkan materi penyuluhan pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan petani. 6. Pasal 1 Pedoman Pembinaan Tenaga. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya. 140/1/2007; 20. 91 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.